Dokumentasi Tanahindie
Sukaria, Stigma Kriminal dan Denyut Ekonomi Makassar
Oktober 26, 2016
Dari Rumah Kayu yang Tersisa di Batua
Oktober 28, 2016

Penghargaan Individual atau Kerja Kolektif?

Belakangan saya sering khawatir melihat acara-acara pemberian award atau jenis penghargaan lain yang diberikan untuk ‘pahlawan’ pangan atau individu-individu yang bekerja di desa.

Saya paham bahwa mereka penting mendapatkan pengakuan dan apresiasi. Mungkin apa yang mereka lakukan unik dan penting. Mereka yang bergerak untuk mewujudkan kedaulatan pangan, misalnya, tentu bisa sangat berperan untuk mengurangi beban belanja dan risiko kekurangan pangan banyak warga desa saat ini. Kita memang butuh lebih banyak orang yang mengerjakannya.

Tetapi saya juga sudah mendengar cerita-cerita tentang beberapa penerima Kalpataru, misalnya tentang bagaimana hubungan para pahlawan lingkungan itu menjadi buruk dengan tetangga setelah penghargaan itu mereka terima. Ini satu contoh saja dari sekian banyak penerima penghargaan serupa.

Sejauh yang dapat saya tangkap dari cerita-cerita itu, pemberian penghargaan individual cenderung menafikan kerja kolektif yang terlibat dalam upaya pelestarian itu, sengaja atau tidak. Atau, sangat mungkin sebuah lingkungan sosial dan ekologis menjadi enabling environment yang mendukung individu penerima peghargaan tersebut ketika menjalankan usaha pelestariannya menjadi tidak tampak. Di satu kasus, misalnya, perhatian berbagai pihak seperti media, pemerintah atau organisasi lain menjadi menyempit, hanya tertuju kepada individu penerima penghargaan, sedangkan konteks tempat individu itu berada seolah tidak terlihat. Hal ini kemudian menimbulkan rasa terabaikan warga lain di sekitar mereka, yang kadang berkembang jadi antipati—meskipun dalam bentuk pasif.

Bahkan tanpa penghargaan sekalipun, masyarakat desa secara sistematis telah mengalami tekanan ekonomi politik untuk tidak mengembangkan kerja kolektif. Individuasi di dua bidang ini sudah berjalan sangat lama, setidaknya sejak masa Orde Baru. Individuasi lahan dan revolusi hijau memaksa petani bekerja hanya di lahan masing-masing. Manipulasi bahkan pelarangan terhadap organisasi-organisasi otentik warga, menjadi pemandangan lazim di desa-desa. Di banyak desa saya menyaksikan betapa kelompok tani atau koperasi hanya terbentuk demi menjalankan program ‘dari atas’ dan bukan berupa wadah petani membicarakan dan mengerjakan agenda yang berasal dari mereka.

Ketika mengunjungi desa, saya sering menjumpai masyarakat telah berubah menjadi individualistik dalam kegiatan ekonomi dan politik. Kerja kolektif memang masih tampak terjaga untuk peristiwa-peristiwa kultural, khususnya yang berhubungan dengan ritual siklusi hidup. Dengan mudah kita bisa menemukan orang-orang bekerja bersama, bahkan memberi berbagai bentuk sumbangan, untuk menyelenggarakan ritual menyambut kelahiran, pernikahan atau mengantarkan orang ke peristirahatan terakhir.

Tetapi pemandangan serupa sulit kita jumpai dalam kegiatan-kegiatan mencari nafkah atau menetapkan kebijakan politik. Orang-orang menanam sendiri di lahan sendiri, tanaman apa pun yang mereka inginkan, kapan dan dengan cara apa pun yang cocok buat masing-masing orang. Kelak, semua risiko yang berasal dari usaha tani semacam ini akan mereka tanggung masing-masing. Mereka bisa tertipu oleh prospek komoditas atau input kimia baru yang tidak mereka kenali, mengalami gagal panen berkepanjangan karena serangan hama, tidak punya nilai tawar dalam menetapkan harga jual panen, hanya sebagian dari yang dapat saya sebutkan. Semua ini karena mereka mengambil keputusan dan mengerjakan usaha tani sendiri-sendiri atau terbatas pada kelompok-kelompok kecil.

Dalam bidang politik, saya sangat jarang mendengar atau melihat warga melakukan rapat terbuka untuk menentukan calon legislatif besutan mereka, misalnya; orang yang mereka anggap bisa membawa agenda-agenda mereka ke meja perumusan kebijakan. Malah, yang sering terlihat ialah warga terpecah-belah oleh sekian banyak calon legislatif atau eksekutif yang mungkin akan mengabaikan seluruh agenda mereka—kalau mereka punya. Bahkan keputusasaan pada pranata politik ini sudah begitu alamiah di sebagian desa. Dengan wajar mereka menerima ‘bingkisan’ yang diberikan kepada warga secara kolektif dari semua calon yang datang, sembari menetapkan pilihan masing-masing secara individual.

Sudah banyak kajian menunjukkan kebangkrutan keluarga petani di desa akibat model individuasi ekonomi politik semacam ini. Telah banyak pula kajian dan kerja yang dilakukan untuk membalikkan situasi. Setidaknya dari tiga penelitian dimana saya terlibat, terlihat jelas bahwa masyarakat yang tangguh menghadapi krisis jangka panjang maupun bencana dengan onset cepat adalah mereka yang masih dapat menjaga kerja kolektif di dua bidang tersebut. Sementara mereka yang menghadapinya secara individual—sehebat apapun individu-individu yang ada di desa itu—hampir selalu terjebak dalam kesulitan. Bayangkanlah seorang petani yang menyaksikan satu-satunya sawah atau kebunnya menerima berton-ton longsoran tanah atau runtuh tak berbekas. Apakah ia seorang diri dengan cepat dapat memulihkan kembali sumber penghidupannya?

Sehingga inilah persisnya yang harus diusahakan: menumbuhkan kembali kemampuan kerja kolektif dalam kegiatan ekonomi dan politik—atau setidaknya tidak memperdalam individuasi dalam dua aspek tersebut. Bahkan UU Desa sendiri sudah mengarah kepada membangun kembali kolektivitas warga dengan mensyaratkan keterlibatan kelompok sosial berbeda di desa dalam musyawarah desa untuk menetapkan kebijakan pembangunan mereka. Pertanyaan saya, apakah pemberian beragam award kepada individu dapat mendukung menumbuhkan kembali kerja kolektif mereka?

Semoga kekhawatiran saya berlebihan.[]

:: Nurhady Sirimorok, aktif di Komunitas Ininnawa dan Yayasan Payo-Payo.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *