Ayo ke Sevilla
Januari 11, 2017
Guru-guru yang Menyicil Laptop
Februari 7, 2017

Merantau: Pertanda Baikkah bagi Kita?

Orang-orang Sulawesi Selatan menyebut merantau sebagai tradisi yang bukan tanpa alasan kuat.

Perang demi perang yang seringkali berujung pada penguasaan lahan skala besar oleh orang-orang tertentu melecut perantauan besar-besaran. Paling mutakhir, pada masa seputar perang sipil DI/TII, misalnya, migrasi besar-besaran berlangsung, dan terus berlanjut setelahnya—mengindikasikan banyaknya petani yang kehilangan tanah garapan. Pada 1969, lima tahun setelah perang sipil itu usai, gubernur Sulawesi Selatan harus mengeluarkan ‘Surat Instruksi’ yang melarang orang bepergian dalam rombongan besar untuk mencegah aliran itu. Tapi gagal. Jumlah penduduk Kabupaten Wajo, misalnya, berkurang sekitar 100.000 jiwa dalam 5 tahun (1971-1975). Alasannya: mereka ingin “mencari rezeki”[1], yang berarti tidak ada lagi prospek “rezeki” bagi mereka di kampung halaman.

Fenomena lain, dengan meminjam istilah Tania Li, piecemeal disposession (lepasnya aset sedikit demi sedikit), kecenderungan yang terjadi di banyak desa. Orang menggadai tanah untuk macam-macam kebutuhan mendadak dengan mudah kehilangan aset, lalu prospek jadi muram bagi mereka kecuali meninggalkan kampung. Kejadian semacam ini, dalam skala beragam, sudah berlangsung bertahun-tahun. Salah satunya disebabkan oleh modernisasi pertanian yang padat modal sehingga membuat banyak petani berlahan kecil dan petani penggarap harus mengutang untuk bisa memulai musim tanam.

Bertahannya sistem hak milik turunan (feodal) yang mencegah pemanfaatan penuh atas lahan secara lebih merata juga punya andil. Menghadapi kenyataan ini, banyak petani gurem dan tunakisma (tidak bertanah) lebih memilih mencari alternatif di luar kampung, sebagaimana ditemukan Edwin de Jong tentang dua desa Tana Toraja. Pada awal dekade 2000-an, diperkirakan sekitar 80% pemasukan warga di kabupaten ini berasal dari kiriman para perantau (remitansi).[2] Demikian pula penutupan akses terhadap sumberdaya bersama akibat penetapan taman nasional atau hutan negara (silakan tanya petani di pinggiran hutan; di salah satu desa, seorang tetua bilang “bukan kita yang merambah hutan, tapi hutan merambah kebun kita.”).

Gambaran ringkas ini bisa menjadi salah satu bukti konfirmasi bagi kritik Harris atas konsep ‘modal sosial’ yang diusung Robert Putnam dan para pengikutnya.

Buku John Harriss, Depoliticizing Development, memang khusus dibuat untuk mengkritik konsep ‘modal sosial’ besutan Robert Putnam, pengikutnya, termasuk Bank Dunia.[3] Mereka yang disebut belakangan ini menilai bahwa ‘modal sosial’ merupakan ‘mata rantai yang hilang’ dalam pembangunan. Bagi mereka, ‘modal sosial’ berarti banyak warga yang terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ‘civic engagement’ yang bersifat sukarela dan non-politis di satu tempat. Dari mana munculnya modal sosial ini? Tidak mereka jelaskan. Dia sekonyong-konyong muncul dan menjadi penyebab utama bekerjanya ekonomi dan negara dengan baik. Demikian mereka tambahkan. Sederhananya, berkelompok itu baik bagi orang miskin.

Kita tahu, yang muncul kemudian adalah deretan program kampanye besar-besaran dengan pendekatan ‘partisipatif’ dan ‘good governance‘ versi mereka. Di lapangan, para pekerja program diminta membentuk berbagai macam ‘kelompok’ warga.

Salah satu kritik Harriss terhadap Putnam dan pengikutnya ialah bahwa ‘modal sosial’ sebagaimana mereka pahami tidak muncul secara gaib, tetapi diusahakan lewat perjuangan kelas, via aktivitas politis yang melibatkan negara dan bukan oleh ‘masyarakat’ saja. Bahwa ‘modal sosial’ merupakan hasil, bukan penyebab, berhasilnya ‘sinergi’ berupa kerja sama saling melengkapi antara organisasi-organisasi warga dengan birokrasi negara dan ‘melekatnya’ pekerja birokrasi pada jaringan sosial warga. Sinergi ini, lanjut Harriss, butuh dua syarat: lingkungan politik yang sehat (persaingan politik berdasarkan aturan bersama yang demokratis) dan jajaran birokrasi yang handal. Dua syarat itu sendiri butuh konteks tertentu agar bisa terbentuk: kesetaraan relatif dan kultur masyarakat yang egaliter. Di tempat-tempat semacam itulah Putnam dkk. datang dan melihat ‘civic engagement’ yang kaya, lalu muncullah konsep ‘modal sosial’. Demikian kritik Harriss.

Di titik inilah saya ingat pertanyaan lama: mengapa di tempat-tempat dengan sumberdaya nisbi terbagi merata bagi seluruh warga atau dengan commons (sumberdaya bersama) terbuka bagi semua dan punya kultur egalitarian, keterlibatan orang dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat (civic engagement)—termasuk yang politis—tampak lebih dinamis dibandingkan dengan tempat yang tidak demikian? Lebih tepatnya: mengapa pedesaan Sulawesi Selatan kekurangan tempat dengan ‘civic engagement’ yang dinamis?

Di antara sekian banyak bukti tentang rendahnya keterlibatan sosial kemasyarakatan (civic engagement) di pedesaan Sulawesi Selatan ialah: provinsi ini menyumbang sangat banyak perantau, orang-orang yang ‘terlempar keluar’ dari kampung. Ketimpangan, dalam penguasan sumberdaya dan relasi sosial, telah memaksa mereka memutuskan pergi daripada tinggal dan membentuk ‘civic engagement’ yang dinamis. Situasi semacam ini akan dikunci oleh Putnam dan pengikutnya sebagai akibat dari rendahnya ‘modal sosial’, dan selesailah pencarian. Orang-orang pergi hanya karena kurangnya modal sosial, yang mereka definisikan sebagai “rasa saling percaya, jaringan, dan norma saling memberi yang bisa mengerahkan kerja kolektif terkoordinasi.” Dan bukan karena ketimpangan.

Bagi warga yang tinggal di kampung halaman pun, keadaan tidak lebih baik. Banyak kawan yang bekerja sebagai pengorganisir di desa-desa Sulawesi Selatan mengalami kesulitan. Mereka seringkali mengungkapkan frustrasi tentang sulit membentuk dan memertahankan pelbagai macam ‘kelompok’ (“kerja kolektif terkoordinasi”) yang mereka usahakan dibentuk oleh warga desa. Berkelompok mungkin baik bagi orang miskin untuk meningkatkan ‘modal sosial’ seperti kata Putnam dan pengikutnya, tapi kalau tampaknya mereka enggan melakukannya, apa yang bisa Anda katakan?

Dalam sebuah penelitian tentang kerja kolektif di dua desa, kami menemukan bahwa relasi timpang antara warga marjinal baik dengan pemerintahan desa maupun kabupaten—yang berlangsung lama—menjadi salah satu sebab mengapa warga marjinal merasa tidak punya hak dan keperluan untuk kumpul bersama membicarakan rencana pembangunan. Padahal rencana itu akan berdampak pada kehidupan dan penghidupan mereka. Ketimpangan ini juga tampak dalam peminggiran keterlibatan warga marjinal dalam implementasi berbagai program dan kebijakan negara, terutama di level supra-desa. Peminggiran ini membuat sebagian warga merasa tidak punya urusan dan kepentingan dengan pembangunan dan perawatan fasilitas-fasilitas publik, kecuali diupah. Mereka menjadi apatis. Akhirnya, mereka hanya berhimpun dan bekerja bersama secara sukarela dalam acara-acara kultural yang berhubungan dengan siklus hidup seperti kelahiran, pernikahan, atau kematian. Kerja kolektif di bidang ekonomi dan politik sangat jarang terlihat kecuali dibawa oleh program dari luar desa dan segera surut ketika program selesai.[4]

Keadaan ini merefleksikan absennya ‘sinergi’ sukses antara aktivitas (politis) warga dan kerja negara akibat absennya “rezim politik yang sehat dan birokrasi yang handal,” sebab pembangunan selama ini berjalan tanpa dua prasyarat yang diajukan Harriss: kesetaraaan akses sumberdaya dan kultur egaliter. Bukan karena absennya modal sosial, “mata rantai yang hilang dalam pembangunan”. Sampai dua prasyarat dasar itu hadir, sulit membayangkan orang-orang miskin dan terpinggirkan akan bisa berpartisipasi secara berarti dalam pembangunan, dalam ‘kelompok-kelompok’ apolitis sebagaimana dibayangkan Putnam dan para pengikutnya.

Jadi, bila Anda bekerja di desa-desa Sulsel dan menghadapi kesulitan membentuk dan mempertahankan macam-macam ‘kelompok’ warga; bisa jadi kesalahannya bukan pada kinerja Anda. Bisa jadi karena prasyaratnya memang absen. Coba periksa itu dulu!

:: Nurhady Sirimorok, bekerja di Komunitas Ininnawa dan Perkumpulan Payo-Payo

 

[1] Faried, A. Zainal Abidin Farie. 1983. Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar. Bandung: Penerbit Alumni; Greg Acciaioli. 2009 [2000]. ‘Utang piutang dan sistem kekerabatan struktur sosial masyarakat Bugis perantauan dan pemasaran ikan di Danau Lindu, Sulawesi Tengah’ (dalam Roger Tol et.al. (ed.) Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan) (terj. Authority and Enterprise among the peoples of South Sulawesi Societies). Makassar: Penerbit Ininnawa

[2] De Jong, Edwin. 2008. ‘Making a living in turbulent times: livelihoods and resource allocation in Tana Toraja during Indonesia’s economic and political crises’ (dalam M.J. Titus and P.P.M. Burgers, Rural Livelihoods, Resources, and Coping with Crisis in Indonesia. Amsterdam: Amsterdam University Press.

[3] John Harriss. 2001. Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital. New Delhi: Leftword Books.

[4] Nurhady Sirimorok dan Sunardi Hawi. 2015. Melacak Kerja Kolektif Dua Desa Sulawesi Selatan. Makassar: SRP PAYO-PAYO dan Penerbit Ininnawa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *