Kisah Seorang Supir Trayek Makassar – Toraja
Desember 30, 2016
Jameson’s dan Ingatan tentang Ujung Pandang
Januari 6, 2017

Hidup Berkawan Banjir

KOTA ADALAH gambaran tentang modernitas yang menawarkan kenyamanan, keindahan, dan pembangunan yang menakjubkan. Arus urbanisasi pun tak bisa dicegah. Penduduk yang berasal dari desa kemudian berbondong-bondong menuju kota untuk sekadar mencari pekerjaan, atau untuk mencari kebahagiaan.

Namun, gambaran tentang kota yang memenuhi pikiran kebanyakan orang tersebut hanyalah sebuah ilusi. Layaknya fatamorgana di padang pasir tandus, kota dengan segala imajinasi tentang kemajuan dan kesejahteraan, terbentur dengan realitas yang sering sangat bertolak belakang; kesenjangan antara prasarana dengan praktik pembangunan. Misal, pembangunan gedung di area yang memiliki drainase yang buruk sehingga banjir menjadi hal yang tak bisa dihindari.

Barangkali kota memang ditakdirkan memiliki wajah ganda. Kesejahteraan hanya milik para pribadi yang memiliki hubungan baik dengan kekuasaan. Adapun yang jauh dari kekuasaan pasti merasakan kondisi yang sebaliknya. Dan Makassar, dengan cita-citanya menjadi kota dunia mulai menampakkan kulit aslinya.

 

BEBERAPA HARI yang lalu saya berniat untuk mengunjungi keluarga saya di salah satu sudut Kota Makassar. Kerinduan telah mendesak saya untuk sekadar bersapa dan mencium tangan keluarga saya tersebut. Ia tinggal di Lorong Satu, di Jalan Taman Makam Pahlawan, yang posisinya tepat berada di belakang SMAN 5 Makassar. Di rumahnya, ia tinggal hanya berdua dengan suaminya. Anak-anaknya telah berkeluarga dan memilih tinggal di rumah masing-masing. Sepengetahuan saya, sudah bertahun-tahun ia tinggal di sana dan menolak untuk pindah.

Pada saat saya menuju ke sana, di lorong tersebut, saya tak mampu melihat jalan dengan baik. Jalanan di lorong tersebut tergenang banjir. Genangan itu berasal dari selokan yang meluap karena akhir-akhir ini, Kota Makassar, didera hujan yang cukup rutin. Musim hujan yang biasanya dimulai sejak Oktober dan akan berakhir pada April di tahun yang berbeda, tak pernah absen untuk turun membasahi Kota Makassar. Akhirnya saya memarkir motor saya di depan lorong dan berjalan kaki masuk menuju rumah keluarga saya.

Permukaan lorong yang tergenang air. (Foto: M. Mario Hikmat. A)

Selain karena air hujan yang memenuhi selokan hingga airnya tumpah ruah ke badan jalan, menurut tante saya, bencana banjir ini juga disebabkan oleh saluran pembuangan air atau drainase yang tidak cukup bagus. Sejak pembangunan gedung tambahan oleh pihak Kepolisian Daerah (POLDA), yang katanya akan dijadikan sebagai tempat pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di sekitar lorong itu, saluran aliran air yang telah ada menjadi terganggu fungsinya. Dan parahnya, kondisi yang demikian sudah berlangsung sejak pembangunan gedung pertama kali dimulai.

“Dua bulan lebih mi begini kondisinya lorong, Nak. Dikit-dikit ada hujan, banjir mi lagi,” ucap tante saya ketika mengungkapkan keresahannya.

Rumah-rumah warga di dalam lorong pun juga banyak yang tergenang. Air masuk ke dalam rumah dan membasahi semua perabot rumah tangga. Bahkan karena kondisi seperti ini telah berlangsung cukup lama dan tidak ada tindakan aktif dari pemerintah, beberapa warga mulai pindah ke rumahnya yang lain, yang jauh dari lorong tersebut.

Ibu Leny (40) yang tinggal beberapa rumah dari tempat tante saya, menceritakan betapa kondisi banjir yang terjadi sangat merugikan baginya. “Dari tahun 79 mi ka’ tinggal di sini nak, barusannya ini dapat ka’ musibah kayak begini tahun 2016”. Dia menyambung, “Itu toh di rumahnya Haryati, yang tinggal di ujung lorong, pernah sampai paha banjirna waktu awal awal musim hujan”.

Bagi mereka yang memiliki rumah lebih dari satu mungkin tenang-tenang saja melihat kondisi seperti ini. Tapi mereka yang hanya punya satu rumah, itu pun tergenang air yang tidak bersih, bau dan tentu sangat tidak sehat, apa yang bisa mereka lakukan. Mengadu kepada siapa lagi, jika pemerintah tidak tanggap melihat kondisi seperti ini. Padahal, dalam kampanye politiknya, Bapak Walikota Makassar yang mendaku dirinya sebagai “ana’ lorongna Makassar” sangat lantang menyuarakan tentang pemberdayaan kehidupan masyarakat lorong. Semoga janji-janji politik tersebut tidak sekadar ungkapan yang habis menguap di udara.

Akibat banjir ini aktivitas keseharian warga terganggu. Ibu-ibu yang biasanya hanya menunggu penjual sayur singgah di depan rumah untuk belanja keperluan dapur, harus sedikit bersusah payah berjalan kaki untuk melewati aliran air selokan yang menggenangi badan jalan. Kini mereka harus pergi ke pasar untuk berbelanja, sebab penjual sayur sudah tidak berminat menjual daganganya dengan cara menerobos banjir yang bisa merusak sayur-mayur yang mereka jual.

Di sekitar lorong tersebut, kurang lebih ada 18 rumah yang menjadi korban akibat pembangunan gedung baru POLDA yang menyebabkan saluran aliran air menjadi terganggu. Besar dugaan saya, pembangunan gedung ini memiliki Analisis Mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang sebenarnya tidak layak untuk digunakan. Sebab, pembangunan sebuah gedung harus memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar untuk meminimalisir akibat yang bisa ditimbulkan. Dulunya sebelum dibangun gedung, tempat tersebut adalah kawasan rawa yang seharusnya memiliki perencanaan yang tiak abal-abal.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi SUL-SEL, dalam situs resminya telah mencantumkan tujuan AMDAL. Di sana mencatat bahwa, tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemar an sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin, karena itu demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Dari catatan BLHD di atas, kesimpulan sementara terkait pembangunan gedung baru POLDA sebenarnya bermasalah dari sisi AMDAL. Ataukah pembangunan tersebut sama sekali tidak memiliki AMDAL? Harusnya hal Itu sudah diperjelas oleh pemerintah setempat sebelum pembangunan dilakukan. Masalahnya adalah warga yang tinggal di sekitaran lorong tersebut mengatakan kalau perbaikan saluran air (drainase) baru akan dilakukan ketika pembangunan gedung telah rampung. Harus berapa lama lagi warga sekitaran lorong hidup bersanding dengan ikan-ikan yang berkeliaran di dalam rumahnya?

Kita semua harus ingat jika warga lorong tetap memiliki hak untuk hidup dengan layak, dan pemerintah harus memfasilitasi dan menjamin hal tersebut. Setidaknya dengan memberikan langkah solutif kepada warga yang tinggal di sekitaran lorong itu agar tidak cemas hidup dengan kondisi ancaman penyakit yang bisa datang kapan saja karena banjir.

Pekarangan warga digenangi air jadi pemandangan sehari-hari. (Foto: M. Mario Hikmat. A)

Dalam pendekatan kesehatan masyarakat yang saya pelajari di kampus, banjir adalah salah satu faktor penyebab penyebaran penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebab pada saat terjadi banjir, air mengalami pencemaran oleh kuman, bakteri, virus yang kemudian berbaur menjadi satu dan bermutasi menjadi faktor penyebab penyakit yang sangat berbahaya. Semisal, diare, DBD, penyakit kulit, dan Leptospirosis.

Dampak-dampak psikologis yang muncul akibat banjir juga sangat besar. Terganggunya aktivitas warga dalam menjalani kesehariannya akan menimbulkan tingkat kelelahan dan stres yang cukup berat. Jika sebelum terjadi bencana ini warga lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk hal-hal produktif, saat banjir waktu akan lebih tersita untuk sekadar membersihkan bagian rumah yang kotor dan bau. Tingkat kelelahan dan stres yang tinggi adalah fakta bahwa kesejahteraan adalah hal yang utopis; susah dijangkau, bahkan mustahil.

Dengan demikian, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sebenarnya tahu bagaimana dampak yang akan terjadi ketika perencanaan kota di lakukan dengan tidak seimbang. Fungsi kontrol dan pengawasan dari pemerintah harusnya lebih dipertegas. Pasalnya, kunjungan dari beberapa instansi ke lokasi terjadinya banjr yang kemudian tidak menghasilkan apapun, menunjukan bahwa fungsi kontrol dan pengawasan dari pemerintah masih sangat pasif dan mesti dievaluasi kembali.

Masyarakat tidak menuntut banyak hal. Masyarakat butuh keadilan dalam pembangunan. Mereka butuh jaminan untuk bisa hidup dengan layak. Di tengah arus pembangunan yang lebih menampakkan kebuasan daripada keramahan, keberpihakan pemerintah kepada mayarakat kecil harus selalu di pupuk. Dan harus ditanamkan baik-baik bahwa masyarakat miskin, pinggiran, dan yang sering dianggap aneh oleh kelompok kelas borjuasi, tetap memiliki hak atas kota. Dalam pandangan Henri Levebre, hak atas kota kemudian didefinisikan bukan semata-mata sebagai hak untuk hidup atau mengokupasi ruang untuk tinggal di wilayah perkotaan bagi siapa saja (the right to inhabit), melainkan juga hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga penghuni yang menghidupi kota itu sendiri; kehidupan yang layak. [1]

Dari fenomena tersebut saya kemudian berfikir dan menyimpulkan, bahwa rencana pembangunan kota yang tidak melibatkan masyarakat (tidak partisipatif) akan sangat merugikan bagi masyarakat. Pembangunan gedung pengurusan SIM oleh POLDA mungkin akan menguntungkan bagi pemerintah, tetapi di samping itu ada realitas yang tidak bisa disangkal, bahwa masyarakat yang bermukim di dalam lorong di sekitar pembangunan gedung tersebut, telah 2 bulan terakhir harus menerima kenyataan pahit; hidup berkawan banjir.

 

SETELAH BERBINCANG tentang bagaimana banjir bisa terjadi di lorong ini, saya memohon pamit kepada keluarga saya. Dengan wajah yang sayu, tatapan yang nanar, beliau telah menceritakan betapa tersiksanya menjalani hidup dengan kondisi yang tak biasa. “Padahal saya bayar pajak ja kodong, kenapa jadi begini sekali ki pembangunan,” sahut Ibu Leny menambahkan.

Hidup memang perjuangan berat bagi orang-orang yang dipaksa mengalah kepada model pembangunan yang tidak adil.

Sebelum meninggalkan rumah dan berjalan menyusuri lorong yang banjir, saya sempat menanyakan satu hal kepada keluarga saya, “kenapa ndak pindah mi ki’ saja ke tempat atau rumah anak ta yang tidak banjir, Tante?”.

Dengan sikap yang teguh beliau menjawab, “Tidak mau ka’, nak, banyak mi kenangannya ini rumah”.

Mendengar hal tersebut, saya kemudian teringat ujaran dari seorang yang pernah mengalami penggusuran, bahwa rumah bukan sekadar bangunan, ia punya sisi sejarah yang khas, yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain.

Referensi:

[1] http://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/ (diakses pada 19 Desember 2016)

 

:: M. Mario Hikmat. A, mahasiswa FKM UNHAS. Pernah jadi relawan di Lingkar Donor Darah Makassar. Saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *