Cerita Perjuangan Difabel dari Puncak Latimojong (1)
Desember 27, 2016
Cerita Perjuangan Difabel dari Puncak Latimojong (3)
Desember 29, 2016

Cerita Perjuangan Difabel dari Puncak Latimojong (2)

SETELAH menerima gagasan ini dan kami berniat mewujudkannya, mulailah Rahman, Eko dan saya bergerilya mencari dukungan. Rahman memiliki jaringan perkawanan yang luas. Ia menghubungi kawan-kawannya di jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Univ. Negeri Makassar (UNM), khususnya yang aktif dalam Kelompok Pencinta Alam (KPA).

Ia bertemu Fuad, kawan kuliahnya yang merupakan pengurus KPA KEPAL. Fuad kemudian menghubungi sejumlah kelompok pencinta alam di Makassar dan Enrekang. Di Makassar ia bertemu dengan pendaki-pendaki dari Forum Pencinta Lingkungan (FPL) Makassar, KPA Capung, KPA PLB UNM dan Makassar Rescue (SAR). Di Enrekang, ia juga menemui beberapa kawan dari KPA Sikolong, KPA PAKIS, khususnya Darwin dan Ma’un yang kemudian kedua orang ini mengabarkan ke KPA Buntu Batu Mario dan KPA Massenrepulu (Mapasse).

Rahman juga menghubungi jaringan media di mana selama ini ia memang banyak bergaul dengan para jurnalis. Ia melempar gagasan ini di group wartawan dan kemudian group lain entah apa. Ia bertemu dengan Agam, ketua AJI Makassar yang juga bekerja di iNews (MNC connection), Celebes TV, dan pengelola RRI Pro 1. Rahman juga membuka hubungan dengan pemerintah kota Makassar dan beberapa anggota DPRD yang selama ini punya perhatian pada isu difabilitas.

Sementara Eko saat itu belum bisa banyak bergerak mengingat harus membantu Komite Paralimpic Nasional Sulawesi Selatan (NPC) untuk mempersiapkan para atlet paralimpia menjelang dan saat paralimpic games tingkat nasional berlangung di kota Bandung. Tetapi di sela-sela kesibukannya, ia tetap menyempatkan hadir di beberapa pertemuan tim ekspedisi yang telah terbentuk. Ia merekomendasikan seorang kawan di Enrekang untuk membantu persiapan, yakni Paluphy. Paluphy adalah kawan sesama alumni PSPBDW Sulsel. Paluphy—yang memiliki usaha percetakan GENESA di Cakke, Enrekang—kemudian banyak bergerak menghubungkan tim ekspedisi ke Pemda Enrekang, khususnya Dinas Sosial Enrekang, PPDI Kab. Enrekang, dan beberapa KPA lokal.

Saya sendiri menyiapkan Terms of References Ekspedisi, berbagai narasi untuk kepentingan press release, menyiapkan, dan mengisi situs web ekspedisi dengan berbagai informasi terkait ekspedisi (dapat dilihat di www.ekspedisidifabel.wordpress.com) dan pendokumentasian sejumlah aktivitas.

Sedapat mungkin, kami menjaga agar gagasan ekspedisi ini tidak terjebak pada sekadar gagasan ‘rekreasional’ atau ‘gagah-gagahan’ orang-orang muda saja tanpa punya efek mengatasi persoalan yang dihadapi difabel di Sulawesi Selatan. Jika hanya menjadi sekadar urusan rekreasional, foto selfie dan update status medsos, maka urusan marjinalisasi, sub-ordinasi, stigmatisasi, dan pemiskinan atas difabel tidak akan berhenti walaupun gunung tetinggi di Sulawesi dan gunung-gunung lainnya ini berhasil dijejaki puncaknya oleh tim pendaki.

Risma berusaha memanjat dengan memegang akar pohon. (Dokumentasi Tim)

Mengubah Cara Pandang atas Disabilitas

Dalam banyak kajian, apa yang dihadapi difabel saat ini berkelindan dengan berbagai isu sosial maupun politik yang berdampak pada situasi paling buruk bagi difabel, yakni menjadi rentan, miskin, dan tak berguna. Jika ditelusuri, maka akar persoalan pertama adalah soal cara pandang orang atas difabel. Salah satu cara pandang itu mengatakan bahwa difabel adalah ‘orang sakit’. Apa yang dapat Anda lakukan jika sedang sakit?

Tetapi benarkah difabel orang sakit?

Di kelompok barisan depan dalam pendakian menuju puncak Rante Mario, Eko Peruge seperti tidak punya hambatan dalam perjalanan ini. Kecepatan langkahnya sebanding dengan pendaki lainnya. Di depannya ada Ma’un (KPA Sikolong) dan dua kawannya dari KPA Talas Makassar, lalu Herman (Makassar Rescue), Cikku, Farid Parjo, dan Zaenal (FPL Makassar). Di belakangnya, ada Huzaifah (anggota dinas Pemadam Kebakaran Makassar), Dilla (KPA Capung) dan dua dari tim media massa yaitu Azis Kuba (iNEWS) dan Arul Ramadhan (Makassar Terkini).

Ia tidak mengenakan protese (kaki palsu) sebagaimana saat saya pertama kali bertemu dengannya dua tahun yang lalu. Ia lebih banyak memakai kruk dan membiarkan celana panjang bagian kanannya tergulung menggantung. Jemari tangan kanannya yang bersarung kukuh menggenggam pegangan kruk yang menopang sebagian beban tubuhnya saat berjalan. Saat perjalanan sudah semakin jauh, ia menggunakan trekking pole untuk membantunya berjalan.

Dengan kondisi prima saat dia melangkah itu, apakah lantas Eko layak disebut orang sakit? Apakah hanya karena satu kakinya telah diamputasi lantas ia masih layak disebut insan yang sakit?

“Eko nyaris tidak punya masalah saat pendakian,” kata Darwin dari BPAN (Barisan Pemuda Adat Nusantara) Mansenrempulu. Ia cukup senior dalam hal pendakian gunung dan menilai Eko seorang pendaki yang kuat.

“Malah beberapa teman yang keteteran mengikuti langkah Eko,” Caling dari KPA PAKIS juga mengagumi daya tahan Eko selama pendakian menuju Puncak Rante Mario.

Di cap sebagai insan yang sakit jelas menyakitkan bagi difabel. Mereka diberi label oleh sebuah institusi yang merasa berhak atau dianggap berwenang melabeli orang dengan kategori tertentu. Biasanya institusi itu adalah institusi kesehatan dengan perspektif medik yang kental. Pelabelan itu diproduksi dari hasil kajian medik lalu disebarluaskan melalui tulisan maupun ucapan. Mulai dari pertemuan-pertemuan formal akademisi, parlementaria, sampai obrolah ala warung kopi.

Lihat saja aturan soal menduduki jabatan publik, seseorang harus dianggap sehat jasmani dan rohani. Presiden ketiga Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memiliki kemampuan penglihatan yang rendah akhirnya terjegal saat akan mencalonkan diri sebagai calon presiden periode berikutnya karena dianggap tidak sehat jasmaninya.

Rahman yang juga buta atau setidaknya low vision kategori berat harus selalu “berkelahi” jika sedang mengurus penerbangan di bagian check-in bandara. Pasalnya, petugas bandara selalu memintanya menandatangani surat keterangan sedang sakit (inform consent).

“Saya buta, tapi saya tidak mengonsumsi obat!” ujarnya. Jika sudah teramat jengkel akibat ulah petugas bandara yang juga ngeyel atas nama menjalankan tugas, maka Rahman akan marah-marah dan tetap menolak bertandatangan.

Dalam banyak kasus, bukan hanya Rahman yang selalu menolak jika dipaksa bertandatangan. Ada banyak aktivis difabel melakukan hal yang sama. Kasus terakhir yang dialami oleh Dwi Ariyani (36), aktivis perempuan difabel saat menumpang pesawat Etihad Air yang diturunkan dari pesawat yang akan membawanya ke Geneva mengikuti pertemuan PBB. Perlakuan diskriminatif oleh perusahaan itu kemudian mendapatkan perlawanan dan protes di media sosial dan jalur advokasi dari kawan-kawan paralegal. Protes akhirnya berbuah permohonan maaf dari manajemen Etihad Air dan mengganti kerugian materil yang dialami Dwi. (lihat http://phinemo.com/penyandang-disabilitas-di-pesawat/ dan kemudian menggalang dukungan di media sosial http://change.com yang mampu mengubah kebijakan Etihad Air. Masing-masing laman diunduh pada Agustus 2016).

Rahman ditarik dengan tali prusik. (Dokumentasi Tim)

Risma, pengorganisir warga desa di kabupaten Maros juga dikategorikan sebagai difabel. Ia memiliki kedua lengan yang jemarinya tidak utuh, sehingga akan berbeda dalam menggenggam sesuatu sebagaimana yang berjari lima. Selebihnya ia tidak memiliki perbedaan fisik sama sekali.

Pelabelan kecacatan dan kemudian diadposi kebanyakan orang menimpa pula diri Risma dan banyak perempuan difabel di negeri ini. Jemari yang berbeda seperti itu kemudian dilabeli sebagai cacat, di mana orangnya disebut penyandang cacat dan penyandang cacat adalah insan yang sakit. Konsep ‘kecacatan’ ini sudah lama dilawan oleh aktivis difabel yang anti pelabelan seperti itu.

Bagi mereka, yang cacat itu hanya barang atau benda buatan manusia. Tubuh manusia apalagi yang kondisinya berbeda sejak dalam kandungan (congenital disabilities) dan kemudian dilahirkan di dunia ini memiliki perbedaan bentuk dan kondisi tubuh tertentu tak layak disebut cacat atau rusak, karena ciptaan Tuhan tidaklah pantas disebut rusak.

“Saya hanya menghadapi kesulitan saat harus mengenggam akar-akar pepohonan,” ujar Risma saat menceritakan pengalaman pendakiannya menuju pos 2 dan 3. Seperti saat ia menelusuri jalan setapak yang mengitari punggung bukit atau melewati kemiringan terjal di mana ia harus berpegangan pada akar-akar pepohonan, akar gantung maupun akar cabang. Just it! Selebihnya Risma adalah perempuan yang bisa menikmati alam bebas dengan caranya sendiri yang tak berbeda dengan pendaki lain. Ia mengenakan perlengkapan dan peralatan pendakian sebagaimana laiknya pendaki. Apa yang membedakannya hanyalah karena label cacat atau label disabel atau penyandang disabilitas terlanjur dilekatkan pada dirinya.

Lalu, apakah disebut sebagai penyandang cacat akan ada konsekuensi yang harus diterima bagi difabel? Ya tentu saja. Salah satu konsekuensi itu adalah menjadi malu dengan kondisi tubuh yang tidak sama dengan yang lain.

Mengapa? Karena orang menganggap atau orang berasumsi bahwa seseorang yang cacat atau menjadi cacat adalah orang tidak mampu, memanggul dosa masa lalu, menerima kutukan dan pada akhirnya disisihkan dari pergaulan.

Faktanya kemudian adalah, karena dianggap sakit maka difabel harus menerima resep tertentu secara medik di panti-panti rehabilitasi, menerima perlakuan sebagai pasien yang sedang direhab atau diperbaiki, memperoleh keterampilan-keterampilan hidup untuk pekerjaan di sektor-sektor informal dengan ragam keterampilan dasar, dan terabaikan di ranah publik yang lebih luas akibat desain sosial yang mengabaikan karakter atau kondisi uniknya.

Dalam kajian disabilitas, cara pandang dan perlakuan atas difabel yang berangkat dari norma ‘kenormalan’ tubuh manusia disebut ableism atau abelisme. Sebuah cara pandang yang menjadikan kondisi tubuh dan mental yang lengkap sebagai normal, dan kemudian berdasarkan konsep dan konteks ‘manusia normal’ orang mendesain apapun dengan standar itu. Pengabaian keragaman konteks kemanusiaan inilah yang justru paling berkontribusi membuat difabel tidak dapat mengakses apapun dan membawanya kepada kondisi selanjutnya sebagai masyarakat kelas terabaikan (sub-ordination), pinggiran (marginal), terbelakang dan dikasihani sepanjang masa. (Bersambung ke Bagian Ketiga)

:: Ishak Salim, anggota Tim “Ekspedisi Difabel Menembus Batas”

Cerita Perjuangan Difabel dari Puncak Latimojong (3)

Cerita Perjuangan Difabel dari Puncak Latimojong (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *